Analisis Kebijakan Surat Peryataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga  Di Dinas Dukcapil Kota Bukittinggi

Sastraseni  Saphietry; Asep  Ajidin

doi:10.47233/jemb.v2i2.1103

Authors

Sastraseni Saphietry MM ITB HAS Bukittinggi
Asep Ajidin Magister Manajemen Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim, Bukittinggi

DOI:

https://doi.org/10.47233/jemb.v2i2.1103

Keywords:

SPTJM, Legal protection, Unregistered Marriage, Family Card, marriage certificate

Abstract

The use of the Declaration of Absolute Responsibility for Unrecorded Marriages in Family Cards (Permendagri No.109 of 2019) for couples who are married religiously but have not been registered by the state on the one hand has a positive impact because it provides legal protection for citizens. But on the other hand, the use of SPTJM actually creates problems as a consequence of the policy. This research is descriptive research with a qualitative approach. The types of data used are primary data and secondary data. The results showed that the Statement of Absolute Responsibility for unregistered marriages could not be implemented at the Bukittinggi City Dukcapil Office because the policy of Permendagri 109 of 2019 was very contrary to the Marriage Law No.1 of 1974 and other regulations and the application of the use of the Statement of Absolute Responsibility (SPTJM) affected the emergence of negative implications for residents of Bukittinggi City.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aljarofi, A. Z. (2019). Analisis yuridis terhadap dijadikannya kategori perkawinan belum tercatat sebagai salah satu status perkawinan dalam blangko Kartu Keluarga. digilib.uinsby.ac.id. http://digilib.uinsby.ac.id/34277/

Budi Winarno. (2008). Kebijakan publik “Teori dan Proses.” PT. Buku Kita.

Creswell, J. W. (2013). Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed (S. Z. Q. (penyunting) (ed.); Edisi keti). Jakarta : Yayasan Mitra Netra, 2JakNetra, 2019 Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2015.

Dukcapil Menyapa Masyarakat seri 20. (2022). Status Perkawinan Dalam Kartu Keluarga. 4 Juni 202.

Fadli. (2021). Mediasas: Media Ilmu Syari Jurnal dan Ahwal Al-Syakhsiyyah. Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia, 4(01), 82–91.

Fakhrullah, Z. A. (2021). Problem dan Solusi Perkawinan Yang Belum Tercatat Oleh Negara.” In Webinar Kartu Keluarga Siri, Solusi dan Problematikanya. Jakarta: Majelis Nasional Forhati.

Fakhrullah, Z. A. (2022). Status ‘Kawin Belum Tercatat’ di Kartu Keluarga untuk Melindungi Anak dan Istri (Kumparan.). https://kumparan.com/zudan-arif-fakrulloh-fakrulloh/status-kawin-belum-%0Atercatat-di-kartu-keluarga-untuk-melindungi-anak-dan-istri-1xwmrI5BP0k

HARAHAP, O. (2018). ANALISIS PELAKSANAAN BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) KELURAHAN BANGSAL ACEH KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA …. repository.uin-suska.ac.id. https://repository.uin-suska.ac.id/14921/

Hidayat, R. S. (2022). Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dalam Permendagri Nomor: 109 Tahun 2019. Jurnal Pendidikan Tambusai, 06, 07.

Kompilasi Hukum Islam Buku I Pasal 5. (2001). Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perkawinan.

Kustiawan, I., & Romlah, A. (2022). TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP PENCANTUMAN STATUS KAWIN BELUM TERCATAT DAN CERAI HIDUP BELUM TERCATAT DALAM KARTU KELUARGA …. Case Law. https://ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/article/view/2840

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. (2010). Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Manansyah, A., & Huda, M. (2022). Kewajiban Pencatatan Perkawinan Pasca Lahirnya Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018. Ascarya: Journal of Islamic Science …. https://journal.ascarya.or.id/index.php/iscs/article/view/349

Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

Musyaffak, M., & Hikmah, N. (2022). … PENGGUNAAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SEBAGAI PELENGKAP UNTUK PERSYARATAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA. NOVUM: JURNAL HUKUM. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/47543

Peraturan Daerah Nomor 46, K. B. (2016). Surat Edaran. Nomor 46 t.

peraturan mendagri. (2019). Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 109 tahun 2019.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 20 tentang Pencatatan Perkawinan. (2019). Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. (1975). Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974.

Peraturan Presiden No. 96. (2018). Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.

Sofie, H. M. (2022). … Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai kebijakan affirmatif dalam menyelesaikan problematika perkawinan tidak tercatat perspektif perlindungan hukum …. etheses.uin-malang.ac.id. http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/46533

Subagja, R. A. (2019). Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Cimahi. elibrary.unikom.ac.id. https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2626/

Sugiyono. (2018). metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&K. Alfabeta Bandung.

Surat Edaran. (2021a). Nomor 470/13287/Dukcapil tentang Jenis Layanan dan Persyaratan dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Nomor 470/.

Surat Edaran. (2021b). Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL tentang Petunjuk Pencatuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga. Nomor 472.

Syahar, S. (1981). Undang-Undang perkawinan dan masalah pelaksanaannya:(ditinjau dari segi hukum Islam). Alumni.

Undang-undang Adminduk pasal 1 ayat 8. (2013). Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013.

Undang-undang Perkawinan No. 1 pasal 2. (1974). Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Undang-undang Perkawinan No.1 pasal 1. (1974). Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974.

Undang - Undang Perkawinan pasal 42 dan 43. (n.d.). Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Utama, D. A., Pujiastuti, E., & ... (2023). Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak. JURNAL USM LAW …. https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/5922

Zainuddin, Z., & Afwan, Z. (2017). Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Deepublish.

Zamroni.M. (2019). Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia. Media Sahabat Cendekia, Surabaya@2018.

Zuhrah, Z., Mahmudah, H., & ... (2020). Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat di Kota Bima. Jurnal Ilmiah …. https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/article/view/1430

Dye, T. R. (2013). Understanding Public Policy. United Kingdom: Pearson.